KI Jabar Minta Paslon Pilkada 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik

Sosial Media

KI Jabar Minta Paslon Pilkada 2020 Sampaikan Kampanye Keterbukaan Informasi Publik

9/22/20, 21:40

TRIBUANANEWS.COM | Bandung - Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Barat Ijang Faisal akan meminta para Calon Kepala Daerah yang akan berkompetisi di Pemilukada serentak di Jawa Barat untuk menjadikan Keterbukaan Informasi Publik menjadi Ruh Utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Dikatakannya, apabila telah terpilih menjadi Bupati - Wakil Bupati serta Walikota - Wakil Walikota, keterbukaan Informasi Publik jangan hanya menjadi isu musiman saja, namun harus menjadi pijakan dalam melayani masyarakat nantinya.


Upaya itu dimaksudkan, agar dalam program kampanye, para Pasangan Calon (Paslon) nantinya dibuat janji-janji atau visi misi terkait keterbukaan informasi publik. 


"Anggaran misalnya, sehingga kelak ketika mereka terpilih dan memimpin daerahnya, sudah siap untuk membuka anggaran yang ada. Bupati dan Walikota jangan lagi sungkan untuk membuka mata anggaran yang ada di DPA," katanya. 


Ijang Faisal juga berpesan, "semua itu harus diingat baik-baik, bahwa uang APBD itu hakikatnya adalah uang rakyat yang harus diketahui oleh rakyat. Untuk apa, berapa jumlahnya dan dibelanjakan kemana," tegas Ketua KI Jabar, Ijang Faisal dalam rilisnya, Selasa (22/9/2020).


Lebih lanjut ia mengatakan, "jadi itu yang sedang kami usahakan di Komisi Informasi Jawa Barat saat ini, agar rakyat Jawa Barat khususnya yang berada di 8 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pemilukada dapat secara pasti bisa mengawal dan mendengarkan program keterbukaan informasi publik yang akan disampaikan oleh para calon Kepala Daerah tersebut," ujarnya. 


Selanjutnya, Ijang Faisal juga mengungkapkan, tidak sedikit temuan di kalangan masyarakat sipil, bahwa badan publik pemerintah itu tertutup bukan karena para stafnya tidak faham akan keterbukaan informasi publik. Namun ternyata, karena para kepala daerahnya yang tidak mau terbuka, sehingga staf sebagai bawahan mereka mengikuti perintah atasannya.


Untuk itu, KI Jabar akan mendorong hal tersebut, agar dengan dibukanya informasi publik, masyarakat bisa meningkat kesejahteraan dan secara jelas publik akan mengetahui mengenai apa saja program Pemerintah Daerah yang bisa diakses dan bisa terlibat didalamnya.


Misalnya, kata Faisal, informasi terkait projek A yang biasanya dimenangkan oleh itu-itu saja. Maka, kalau informasinya di buka, ke depan akan lebih kompetitif dan masyarakat mendapatkan akses yang sama. 


Terkait dana hibah yang selama ini diindikasikan yang dapat itu-itu saja, maka, ketika nama penerima hibah itu dibuka ke publik, masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan dana hibah tersebut sehingga tepat sasaran.


"Kalau informasi-informasi itu diketahui publik, maka publik akan sejahtera sekali," kata IF panggilan akrab Ijang Faisal.


Ke depan, semua informasi terkait program, projek, kebijakan dan hibah itu sudah harus diumumkan oleh badan publik pemerintah di dalam situsnya masing-masing, atau langsung melalui RT/RW nya, agar masyarakat tinggal mencari, pasti langsung ketemu," katanya mengakhiri.*


Laporan : Nassamsu

Editor     : Hendra 

TerPopuler